Norma
Dalam kehidupan norma memberi pedoman
tentang bagaimana kita harus hidup dan bertindak secara baik dan tepat,
sekaligus menjadi dasar bagi penilaian mengenai baik buruknya perilaku
dan tindakan kita. Norma dibagi menjadi 2 , yaitu Norma Khusus dan Norma
umum.
Norma Khusus adalah aturan yang berlaku
dalam bidang kegiatan atau kehidupan khusus, misalnya aturan olah raga,
aturan pendidikan dan lain - lain.
Sedangkan Norma Umum lebih bersifat umum
dan sampai pada tingkat tertentu boleh dikatakan bersifat universal.
Ada 3 macam Norma Umum yakni :
- Norma Sopan Santun yaitu norma yang
mengatur pola perilaku dan sikap lahiriah dalam pergaulan sehari - hari.
Etika hanya menyangkut perilaku lahiriah yang menyangkut sopan santun
atau tata krama.
- Norma Hukum, norma yang dituntut
keberlakuannya secara tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu dan
niscaya demi keselamatan dan kesejahteraan manusia dalam kehidupan
bermasyarakat. Norma hukum mencerminkan tentang harapan, keinginan dan
keyakinan seluruh anggota masyarakat tersebut tentang bagaimana hidup
bermasyarakat yang baik dan bagaimana masyarakat tersebut harus diatur
secara baik.
- Norma Moral yaitu aturan mengenai
sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Norma ini menyangkut aturan
tentang baik buruknya, adil tidaknya tindakan dan perilaku manusia bila
dilihat dari sisi kemanusiaannya.
Ada beberapa ciri – ciri utama yang membedakan norma moral dari norma umum lainnya :
- Kaidah moral berkaitan dengan
hal-hal yang mempunyai atau yang dianggap mempunyai konsekuensi yang
serius bagi kesejahteraan, kebaikan dan kehidupan manusia, baik sebagai
pribadi maupun sebagai kelompok.
- Norma moral tidak ditetapkan
dan/atau diubah oleh keputusan penguasa tertentu. Norma moral dan juga
norma hukum merupakan ekspresi, cermin dan harapan masyarakat mengenai
apa yang baik dan apa yang buruk. Berbeda dengan norma hukum, norma
moral tidak dikodifikasikan, tidak ditetapkan atau diubah oleh
pemerintah. Ia lebih merupakan hukum tak tertulis dalam hati setiap
anggota masyarakat, yang karena itu mengikat semua anggota dari dalam
dirinya sendiri.
- Norma moral selalu menyangkut sebuah
perasaan khusus tertentu, yang oleh beberapa filsuf moral disebut
sebagai perasaan moral (moral sense)
Etika
Secara umum Etika dibagi menjadi 2 yaitu
Etika Umum dan Etika Khusus. Etika Umum berbicara mengenai norma dan
nilai moral, kondisi - kondisi dasar bagi manusia untuk bertindak secara
etis, bagaimana manusia tersebut mengambil keputusan etis, teori -
teori etika, lembaga - lembaga normatif dan semacamnya.
Etika sebagai refleksi krisis rasional
meneropongi dan merefleksi kehidupan manusia dengan mendasarkan diri
pada norma dan nilai moral yang ada di satu pihak dan situasi khusus
dari bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang dilakukan setiap orang
atau kelompok orang dalam suatu masyarakat. Dalam etika sebagai refleksi
kita berfikir tentang apa yang dilakukan dari khususnya tentang apa
yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Etika sebagai refleksi
menyoroti dan menilai baik buruknya perilaku orang. Etika dalam arti ini
dapat dijalankan pada taraf populer maupun ilmiah.
Begitu pula dengan Etika Khusus, yaitu
penerapan prinsip - prinsip atau norma - norma moral dasar dalam bidang
kehidupan yang khusus. Dalam etika khusus dibagi menjadi 3 macam, yaitu :
- Etika Individual lebih menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.
- Etika Sosial mengenai kewajiban dan
hak, sikap dan pola perilaku manusia sebagai makhluk sosial dalam
interaksinya dengan sesamanya.
Etika individual dan etika sosial berkaitan erat satu sama lain. Karena
kewajiban seseorang terhadap dirinya berkaitan langsung dan dalam banyak
hal mempengaruhi pula kewajibannya thd orang lain, dn dmk pula
sebaliknya.
- Etika Lingkungan hidup berbicara
mengenai hubungan antara manusia baik sebagai kelompok dengan lingkungan
alam yang lebih luas dalam totalitasnya, dan juga hubungan antara
manusia yang satu dengan manusia yang lainnya yang berdampak langsung
atau tidak langsung pada lingkungan hidup secara keseluruhan.
Etika Lingkungan dapat berupa :
- Cabang dari etika sosial, sejauh menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia yang berdampak pada lingkungan)
- Berdiri sendiri, sejauh menyangkut hubungan antara manusia dengan lingkungannya
Prinsip Etika Bisnis
Selain itu terdapat pula, Prinsip – prinsip Etika Bisnis adalah sebagai berikut :
1. Prinsip otonomi
Otonomi adalah sikap dan kemampuan
manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran
sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Orang yang
otonom adalah orang yang bebas mengambil keputusan dan tindakan serta
bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya tersebut.
2. Prinsip Kejujuran
- Kejujuran dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak
- Kejujuran dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga sebanding
- Kejujuran dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan
3. Prinsip Keadilan
Prinsip keadilan menuntut agar setiap
orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan
sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggung
jawabkan.
4. Prinsip Saling Menguntungkan.
Prinsip ini menuntut agar bisnis
dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Dalam
bisnis yang kompetitif, prinsip ini menuntut agar persaingan bisnis
haruslah melahirkan suatu win-win solution.
5. Prinsip Integritas Moral
Prinsip ini dihayati sebagai tuntutan
internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar dia menjalankan
bisnis dengan tetap menjaga nama baiknya atau nama baik perusahaan.
Kelompok Stakeholders.
Stakeholders adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi.
Macam - macam kelompok Stakeholder menurut Clarkson :
- Kelompok primer. artinya pihak
dimana tanpa partisipasinya yang berkelanjutan organisasi tidak dapat
bertahan. Pemilik modal atau saham, kreditor, karyawan, pemasok,
konsumen, penyalur dan pesaing atau rekanan. Perusahaan harus menjalin
relasi bisnis yang baik dan etis dengan kelompok ini.
- Kelompok sekunder. artinya pihak
yang mempengaruhi atau diperngaruhioleh perusahaan tetapi mereka tidak
terlibat dalam transaksi dengan perusahaan dan tidak begitu penting bagi
kelangsungan hidup perusahaan. Pemerintah setempat, pemerintah asing,
kelompok sosial, media massa, kelompok pendukung, masyarakat.
Etika Utilitarianisme
Utilitarianisme dikembangkan oleh Jeremy
Bentham ( 1784 - 1832 . Utilitarianisme pada intinya adalah "Bagaimana
menilai baik atau buruknya kebijaksanaan sosial politik, ekonomi dan
legal secara moral." Etika Utilitarianisme, kebijaksanaan dan kegiatan
bisnis sama-sama bersifat teotologis. Artinya keduanya selalu mengacu
pada tujuan dan mendasar pada baik atau buruknya suatu keputusan.
Kriteria dan prinsip etika utilitarianisme, sebutkan pula nilai positif dan kelemahannya.
Kriteria dan prinsip :
- Pertama, MANFAAT (tindakan yang baik dan tepat secara moral)
- Kedua, MANFAAT TERBESAR (tindakan yang bermanfaat besar)
- Ketiga, MANFAAT TERBESAR BAGI SEBANYAK MUNGKIN ORANG
Nilai positif :
- Pertama,
Rasionalitas. Prinsip moral yang diajukan oleh etika Utilitarianisme
tidak dapat didasarkan pada aturan-aturan kaku yang mungkin tidak kita
pahami
- Kedua, Utilitarianisme sangat menghargai kebebasan setiap pelaku moral.
- Ketiga, Universalitas.
Kelemahan
- Pertama, manfaat merupakan konsep yg begitu luas sehingga dalam kenyataan praktis akan menimbulkan kesulitan yg tidak sedikit.
- Kedua, etika utilitarisme tidak
pernah menganggap serius nilai suatu tindakan pd dirinya sendiri dan
hanya memperhatikan nilai suatu tindakan sejauh berkaitan dengan
akibatnya.
- Ketiga, etika utilitarisme tidak pernah menganggap serius kemauan baik seseorang
- Keempat, variabel yang dinilai tidak semuanya dapat dikualifikasi.
- Kelima, seandainya ketiga kriteria
dari etika utilitarisme saling bertentangan, maka akan ada kesulitan
dlam menentukan proiritas di antara ketiganya
- Keenam, etika utilitarisme membenarkan hak kelompok minoritas tertentu dikorbankan demi kepentingan mayoritas
Syarat bagi tanggung jawab moral,
status perusahaan, serta argumen yang mendukung dan menentang perlunya
keterlibatan sosial perusahaan.
Syarat bagi tanggung jawab moral
- Tindakan itu dijalankan oleh pribadi yang rasional
- Bebas dari tekanan, ancaman, paksaan atau apapun namanya
- Orang yang melakukan tindakan
Status perusahan :
Terdapat dua pandangan (Richard T. De George, Business Ethics, hlm.153), yaitu:
- Legal-creator, perusahaan sepenuhnya ciptaan hukum, karena itu ada hanya berdasarkan hukum
- Legal-recognition, suatu usaha bebas dan produktif
- Argumen yang menentang perlunya keterlibatan sosial
- Tujuan utama Bisnis adalah Mengejar Keuntungan Sebesar-besarnya
- Tujuan yang terbagi-bagi dan Harapan yang membingungkan
- Biaya Keterlibatan Sosial
- Kurangnya Tenaga Terampil di Bidang Kegiatan Sosial
Argumen yang mendukung
- Kebutuhan dan Harapan Masyarakat yang Semakin Berubah
- Terbatasnya Sumber Daya Alam
- Lingkungan Sosial yang Lebih Baik
- Perimbangan Tanggung Jawab dan Kekuasaan
- Bisnis Mempunyai Sumber Daya yang Berguna
- Keuntungan Jangka Panjang
Paham Tradisional dalam Bisnis
Secara Hakiki norma keadilan, menuntut
agar alam mencapai tujuan-tujuan tertentu, termasuk dalam dunia bisnis
seseorang tidak boleh mengorbankan hak-hak dan kepentingan-kepentingan
orang lain. Dalam paham tradisional bisnis terdapat 3 keadilan yakni :
A. Keadilan Legal
Menyangkut hubungan antara individu atau
kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau
kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara di hadapan
hukum.
Dasar moral :
- Semua orang adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dan harus diperlakukan secara sama.
- Semua orang adalah warga negara yang
sama status dan kedudukannya, bahkan sama kewajiban sipilnya, sehingga
harus diperlakukan sama sesuai dengan hukum yang berlaku.
B. Keadilan Komutatif
Mengatur hubungan yang adil atau fair
antara orang yang satu dengan yang lain atau warga negara satu dengan
warga negara lainnya. Menuntut agar dalam interaksi sosial antara warga
satu dengan yang lainnya tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan
kepentingannya.
Jika diterapkan dalam bisnis, berarti
relasi bisnis dagang harus terjalin dlm hubungan yang setara dan
seimbang antara pihak yang satu dg lainnya. Dalam bisnis, keadilan
komutatif disebut sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain keadilan
komutatif menyangkut pertukaran yang fair antara pihak-pihak yang
terlibat. Keadilan ini menuntut agar baik biaya maupun pendapatan
sama-sama dipikul secara seimbang.
C. Keadilan Distributif
- Keadilan distributif (keadilan
ekonomi) adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap merata
bagi semua warga negara. Menyangkut pembagian kekayaan ekonomi atau
hasil-hasil pembangunan.
- Persoalannya apa yang menjadi dasar pembagian yang adil itu? Sejauh mana pembagian itu dianggap adil?
- Dalam sistem aristokrasi, pembagian itu adil kalau kaum ningrat mendapat lebih banyak, sementara para budaknya sedikit.
- Menurut Aristoteles, distribusi
ekonomi didasarkan pada prestasi dan peran masing-masing orang dalam
mengejar tujuan bersama seluruh warga negara.
- Dalam dunia bisnis, setiap karyawan harus digaji sesuai dengan prestasi, tugas, dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.
- Keadilan distributif juga berkaitan
dengan prinsip perlakuan yang sama sesuai dengan aturan dan ketentuan
dalam perusahaan yang juga adil dan baik.
Hak Pekerja
Macam-macam hak pekerja yakni :
1. Hak Atas Pekerjaan
Hak atas pekerjaan merupakan hak azasi manusia, Dengan hak atas upah yang adil sesungguhnya bahwa:
Pertama: kerja melekat pada tubuh
manusia. Kerja adalah aktifitas tubuh dan karena itu tidak bisa
dilepaskan atau difikirkan lepas dari tubuh manusia.
Kedua: kerja merupakan perwujudan diri
manusia, melalui kerja manusia merealisasikan dirinya sebagai manusia
dan sekaligus membangun hidup dan lingkungannya yang lebih manusiawi.
Maka melalui kerja manusia menjadi manusia, melalui kerja mamnusia
menentukan hidupnya sendiri sebagai manusia yang mandiri.
Ketiga: hak atas kerja juga merupakan
salah satu hak asasi manusia karena kerja berkaitan dengan hak atas
hidup, bahkan hak atas hidup yang layak.
Hak atas pekerjaan ini tercantum dalam
undang-undang dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa
“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan.
2. Hak atas upah yang adil
Hak atas upah yang adil merupakan hak
legal yang diterima dan dituntut seseorang sejak ia mengikat diri untuk
bekerja pada suatu perusahaan. Dengan hak atas upah yang adil
sesungguhnya bahwa:
Pertama: Bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan upah, artinya setiap pekerja berhak untuk dibayar.
Kedua: setiap orang tidak hanya berhak
memperoleh upah, ia juga berhak memperoleh upah yang adil yaitu upah
yang sebanding dengan tenaga yang telah disumbangkannya.
Ketiga: bahwa perinsipnya tidak boleh
ada perlakuan yang berbeda atau diskriminatif dalam soal pemberian upah
kepada semua karyawan, dengan kata lain harus berlaku prinsip upah yang
sama untuk pekerjaan yang sama.
3. Hak untuk berserikat dan berkumpul
Untuk bisa memperjuangkan
kepentingannya, khususnya hak atas upah yang adil, pekerja harus diakui
dan dijamin haknya untuk berserikat dan berkumpul. Yang bertujuan untuk
bersatu memperjuangkan hak dan kepentingan semua anggota mereka. Menurut
De Geroge, dalam suatu masyarakat yang adil, diantara
perantara-perantara yang perlu untuk mencapai suatu sistem upah yang
adil, serikat pekerja memainkan peran yang penting.
Ada dua dasar moral yang penting dari hak untuk berserikat dan berkumpul :
1. Ini merupakan salah satu wujud utama dari hak atas kebebasan yang merupakan salah satu hak asasi manusia.
2. Dengan hak untuk berserikat dan
berkumpul, pekerja dapat bersama-sama secara kompak memperjuangkan hak
mereka yang lain, khususnya atas upah yang adil.
4. Hak atas perlindungan kesehatan dan keamanan
Selain hak-hak diatas, dalam bisnis
modern sekarang ini semakin dianggap penting bahwa para pekerja dijamin
keamanan, keselamatan dan kesehatannya. Oleh karena itu pada tempatnya
pekerja diasuransikan melalui asuransi kecelakaan dan kesehatan. Ini
terutama dituntut pada perusahaan yang bergerak dalam bidang kegiatan
yang penuh resiko. Karena itu perusahaan punya kewajiban moral untuk
menjaga dan menjamin hak ini, paling kurang dengan mencegah kemungkinan
hidup pekerjanya terancam dengan menjamin hak atas perlindungan
keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja.
Beberapa hal yang perlu dijamin dalam kaitan dengan hak atas keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja:
1. Setiap pekerja berhak mendapatkan
perlindungan atas keamanan, keselamatan dan kesehatan melalui program
jaminan atau asuransi keamanan dan kesehatan yang diadakan perusahaan
itu.
2. Setiap pekerja berhak mengetahui
kemungkinan resiko yang akan dihadapinya dalam menjalankan pekerjaannya
dalam bidang tertentu dalam perusahaan tersebut.
3. Setiap pekerja bebas untuk memilih dan menerima pekerjan dengan resiko yang sudah diketahuinya itu atau sebaiknya menolaknya.
Jika ketiga hal ini bisa dipenuhi, suatu
perusahaan sudah dianggap menjamin secara memadai hak pekerja atas
perlindungan keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja. Kalaupun pada
akhirnya terjadi risiko tertentu, secara etis perusahaan tersebut tetap
dinilai baik.
5. Hak untuk diproses hukum secara sah
Hak ini terutama berlaku ketika seorang
pekerja dituduh dan diancam dengan hukuman tertentu karena diduga
melakukan pelanggaran atau kesalahan tertentu. pekerja tersebut wajib
diberi kesempatan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, dan kalau
ternyata ia tidak bersalah ia wajib diberi kesempatan untuk membela
diri.
Ini berarti baik secara legal maupun
moral perusahaan tidak diperkenankan untuk menindak seorang karyawan
secara sepihak tanpa mencek atau mendengarkan pekerja itu sendiri.
6. Hak untuk diperlakukan secara sama
Pada perinsipnya semua pekerja harus
diperlakukan secara sama, secara fair. Artinya tidak boleh ada
diskriminasi dalam perusahaan entah berdasarkan warna kulit, jenis
kelamin, etnis, agama dan semacamnya, baik dalam sikap dan perlakuan,
gaji, maupun peluang untuk jabatan, pelatihan atau pendidikan lebih
lanjut.
Perbedan dalam hal gaji dan peluang
harus dipertimbangkan secara rasional Diskriminasi yang didasrkan pada
jenis kelamin, etnis, agama dan semacamnya adalah perlakuan yang tidak
adil.
7. Hak atas rahasia pribadi
Karyawan punya hak untuk dirahasiakan
data pribadinya, bahkan perusahan harus menerima bahwa ada hal-hal
tertentu yang tidak boleh diketahui oleh perusahaan dan ingin tetap
dirahasiakan oleh karyawan.
Hak atas rahasia pribadi tidak mutlak,
dalam kasus tertentu data yang dianggap paling rahasia harus diketahui
oleh perusahaan atau akryawan lainnya, misalnya orang yang menderita
penyakit tertentu. Ditakutkan apabila sewaktu-waktu penyakit tersebut
kambuh akan merugikan banyak orang atau mungkin mencelakakan orang lain.
Umumnya yang dianggap sebagai rahasia
pribadi dan karena itu tidak perlu diketahui dan dicampuri oleh
perusahaan adalah persoalan yang menyangkut keyakinan religius, afiliasi
dan haluan politik, urusan keluarga serta urusan sosial lainnya.
8. Hak atas kebebasan suara hati.
Pekerja tidak boleh dipaksa untuk
melakukan tindakan tertentu yang dianggapnya tidak baik, atau mungkin
baik menurut perusahaan jadi pekerja harus dibiarkan bebas mengikuti apa
yang menurut suara hatinya adalah hal yang baik.
Whistle Blowing.
Dalam dunia bisnis kecurangan merupakan
hal biasa, tetapi hal ini dapat merugikan perusahaan atau karyawan
lainnya. Kecurangan seperti ini harus dicegah agar kerugian moral dan
materil dapat dihindari. Cara pencegahan dapat dilakukan dengan Whistle
Blowing. Whistle blowing adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang
atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan entah yang
dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Pihak yang
dilapori itu bisa saja atasan yang lebih tinggi atau masyarakat luas.
Rahasia perusahaan adalah sesuatu yang
konfidensial dan memang harus dirahasiakan, dan pada umumnya tidak
menyangkut efek yang merugikan apa pun bagi pihak lain, entah itu
masyarakat atau perusahaan lain.
Whistle blowing umumnya menyangkut
kecurangan tertentu yang merugikan baik perusahaan sendiri maupun pihak
lain, dan kalau dibongkar memang akan mempunyai dampak yang merugikan
perusahaan, paling kurang merusak nama baik perusahaan tersebut.
Contoh whistle blowing adalah tindakan
seorang karyawan yang melaporkan penyimpangan keuangan perusahaan.
Penyimpangan ini dilaporkan pada pihak direksi atau komisaris. Atau
kecurangan perusahaan yang membuang limbah industri ke sungai. Ada dua
macam whistle blowing :
1. Whistle blowing internal
Hal ini terjadi ketika seorang atau
beberapa orang karyawan tahu mengenai kecurangan yang dilakukan oleh
karyawan lain atau kepala bagiannya kemudian melaporkan kecurangan itu
kepada pimpinan perusahaan yang lebih tinggi. Motivasi utama dari
whistle blowing adalah motivasi moral: demi mencegah kerugian bagi
perusahaan tersebut.
Motivasi moral ada dua macam motivasi
moral baik dan motivasi moral buruk. Untuk mencegah kekeliruan ini dan
demi mengamankan posisi moralnya, karyawan pelapor perlu melakukan
beberapa langkah:
- Cari peluang kemungkiann dan cara yang paling cocok tanpa menyinggung perasaan untuk menegur sesama karyawan atau atasan itu.
- Karyawan itu perlu mencari dan
mengumpulkan data sebanyak mungkin sebagai pegangan konkret untuk
menguatkan posisinya, kalau perlu disertai dengan saksi-saksi kuat.
2. Whistle blowing eksternal
Menyangkut kasus dimana seorang pekerja
mengetahui kecurangan yang dilakukan perusahaannnya lalu membocorkannya
kepada masyarakat karena dia tahu bahwa kecurangan itu akan merugikan
masyarakat. Misalnya; manipulasi kadar bahan mentah dalam formula sebuah
produk. Motivasi utamanya adalah mencegah kerugian bagi masyarakat atau
konsumen.
Pekerja ini punya motivasi moral untuk
membela kepentingan konsumen karena dia sadar semua konsumen adalah
manusia yang sama dengan dirinya dan karena itu tidak boleh dirugikan
hanya demi memperoleh keuntungan.
Tentu saja hal yang perlu diperhatikan
adalah langkah yang tepat sebelum sampai membocorkan kasus itu ke luar,
khususnya untuk mencegah sebisa mungkin agar nama perusahaan tidak
tercemar karena laporan itu, kecuali kalau terpaksa.
a. Memastian bahwa kerugian yang
ditimbulkan oleh kecurangan tersebut sangat serius dan berat dan
merugikan banyak orang. Dalam hal ini etika utilitarianisme dapat
dipakai sebagai dasar pertimbangan.
b. Kalau menurut penilaiannya kecurangan
itu besar, serius dan berakibat merugikan banyak orang, membawa kasus
tersebut kepada staf manajemen untuk mencari jalan untuk memperbaiki dan
menghentikan kecurangan itu.
Kalau langkah langkah intern semacam itu
tidak memadai, sementara itu kecurangan tersebut tetap berlangsung,
maka secara moral dibenarkan bahwa karyawan itu perlu membocorkan
kecurangan itu kepada publik.
Dalam sistem sosial dimana melakukan
whistle blowing akan menempatkan seorang karyawan dalam posisi yang
sulit, secara moral karyawan itu diimbau untuk memutuskan sendiri apakah
membocorkan atau tidak membocorkan kecurangan itu. Syaratnya keputusan
itu harus diambil berdasarkan pertimbangan suara hatinya atas berbagai
pro dan kontra, atas berbagai untung dan rugi yang menurut suara hatinya
merupakan keputusan terbaik.
Dengan mempertimbangkan segala unsur
konkret yang dihadapi, karyawan itu secara moral tidak boleh dipaksa,
melainkan dibiarkan untuk memutuskan sendiri apa sikap dan tindakan yang
akan diambilnya sesuai dengan suara hatinya sendiri.
Kontrak, Kewajiban Produsen Dan Pertimbangan Gerakan Konsumen
Kontrak dianggap baik dan adil
- Kedua belah pihak mengetahui sepenuhnya hakikat dan kondisi persetujuan yang mereka sepakat
- Tidak ada pihak yang memalsukan fakta tentang kondisi dan syarat-syarat kontrak
- Tidak ada pemaksaan
- Tidak mengikat untuk tindakan yang bertentangan dengan moralitas
Perangkat pengendali Untuk menjamin Kedua pihak:
1. Aturan moral dalam hati sanubari
2. Aturan hukum yang memberikan sanksi
kedua perangkat tersebut diberlakukan karena dua alasan:
- Posisi konsumen yang lebih lemah, terutama untuk pasar monopolistis
- Konsumen membiayai produsen dalam penyediaan kebutuhan
Kewajiban produsen dan pertimbangan gerakan konsumen.
Kewajiban Produsen
- Memenuhi ketentuan yang melekat pada produk
- Menyingkapkan semua informasi
- Tidak mengatakan yang tidak benar tentang produk yang diwarkan
Pertimbangan Gerakan Konsumen
- Produk yang semakin banyak dan rumit
- Terspesialisasinya jenis jasa
- Pengaruh iklan terhadap kehidupan konsumen
- Keamanan produk yang tidak diperhatikan
- Posisi konsumen yang lemah
Iklan
Fungsi Iklan yaitu sebagai pemberi informasi dan iklan sebagai pembentuk pendapat umum.
1. Iklan sebagai pemberi informasi
Iklan merupakan media untuk menyampaikan
informasi yang sebenarnya kepada masyarakat tentang produk lain yang
akan atau sedang ditawarkan dalam pasar. Yang ditekankan disini adalah
bahwa iklan berfungsi untuk membeberkan dan menggambarkan seluruh
kenyataan yang serinci mungkin tentang suatu produk.sasaran iklan adalah
agar konsumen dapat mengetahui dengan baik produk itu sehingga akhirnya
untuk membeli produk itu.
Sehubungan dengan iklan sebagai pemberi
informasi yang benar kepada konsumen,ada tiga pihak yang terlibat dan
bertanggung jawab secara moral atas informasi yang disampaikan sebuah
iklan.
- Pertama, Produsen yang memiiki produk tersebut.
- Kedua, biro iklan yang mengemas iklan dalam segala dimensinya: etis, estetik, informatif, dan sebagainya.
- Ketiga, bintang iklan.dalam hal
ini,tanggung jawab moral atas informasi yang benar tentang sebuah produk
pertama-tama dipikul pihak oleh pihak produsen.
2. Iklan Sebagai Pembentuk Pendapat Umum
Berbeda dengan fungsi iklan sebagai
pemberi informasi,dalam wujudnya yang lain iklan dilihat sebagai satu
cara untuk mempengaruhi pendapat umum masyarakat tentang sebuah produk.
Dengan kata lain, fungsi iklan adalah
untuk menarik massa konsumen untuk membeli produk tersebut. Secara etis,
iklan manipulasi jelas dilarang karena iklan semacam itu benar-benar
memanipulasi manusia, dan segala aspek kehidupan, sebagai alat demi
tujuan tertentu di luar diri manusia
Suatu persuasi dianggap rasional sejauh
daya persuaisnya terletak pada isi argumennya dan bukan paa cara
penyajian atau penyampaian argumen itu dengan kata lain, persuasinya
didasarkan pada fakta yang bisa dipertanggung jawabkan. Berbeda dengan
persuasi Rasional, persuasi non-Rasional umumnya hanya memanfaatkan
aspek (kelemahan) psikologis manusia untuk membuat konsumen bisa
terpukau, tertarik, dan terdorong untuk membeli produk yang diingikan
itu.
